Peringatan Keamanan
Jakarta, BSSN.go.id – Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Komjen Pol. A. Rachmad Wibowo, S.I.K. menghadiri Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri 2025 yang digelar di The Tribrata, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis (30/01/2025).

Rapim tahun ini diikuti 631 perwira tinggi dan menengah TNI-Polri baik yang di dalam maupun di luar struktur dengan mengusung tema “Sinergitas TNI-Polri Guna Mendukung Terwujudnya Asta Cita” dan dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kekuasaan yang dimiliki oleh TNI-Polri berasal dari rakyat. Ia mengingatkan bahwa rakyatlah yang memberikan kepercayaan penuh kepada aparat keamanan untuk menjaga kedaulatan negara.

“Kekuasaan ini sangat besar, rakyat yang mempercayakan kepercayaan ini kepada Saudara-saudara sekalian. Rakyat yang menggaji Saudara, rakyat yang melengkapi Saudara dari ujung kaki sampai ke ujung kepala, rakyat yang memberi makan kepada tentara dan polisi, dan rakyat memberi kuasa kepada tentara dan polisi untuk memegang monopoli senjata,” ujar Prabowo dalam sambutannya.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan bahwa rapim kali ini berfokus pada penguatan ekonomi dan ketahanan pangan. Ia mengungkapkan bahwa para perwira TNI-Polri telah menerima paparan dari Menko Pangan Zulkifli Hasan serta Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengenai kebijakan strategis pemerintah.

“Pembekalan tersebut diharapkan dapat menambah wawasan bagi para perwira tinggi dan menengah TNI-Polri agar lebih siap dalam mendukung berbagai program dan kebijakan pemerintah, khususnya di bidang perekonomian dan ketahanan pangan guna mewujudkan misi Asta Cita,” kata Jenderal Sigit.
Sejalan dengan hal tersebut, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menekankan bahwa salah satu fokus utama pembahasan dalam rapim ini adalah program prioritas pemerintah di bidang ketahanan pangan. Ia menyebut bahwa TNI telah melakukan penanaman padi di beberapa wilayah Indonesia sebagai bentuk dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional.
 
Biro Hukum dan Komunikasi Publik BSSN
 
Kembali ke Artikel