Jakarta, BSSN.go.id – Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian menghadiri Rapat Kerja (Raker) Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/9/2022).

Raker membahas penyesuaian Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) BSSN Tahun 2023 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran DPR RI, yakni sebesar Rp. 624.371.483.000,00.

“Berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang pagu anggaran belanja Kementerian/Lembaga Tahun 2023, BSSN memperoleh Rp. 624.371.483.000,00,” ujar Hinsa membuka raker.

Mantan Panglima Komando Daerah Militer XVII/Cendrawasih tahun 2014 tersebut lalu menjelaskan, pagu anggaran akan dialokasikan untuk dua program, yakni program dukungan manajemen sebesar Rp. 470.146.873.000,00 dan program keamanan dan ketahanan siber dan sandi dialokasikan sebesar Rp. 217.224.610.000,00.

“Pada program dukungan manajemen meliputi operasional pegawai sebesar Rp. 248.800.596.000,00 dan operasional perkantoran Rp. 111.836.179.000,00 seperti listrik, air, pemeliharaan gedung dan lain-lain. Kemudian, belanja non operasional sebesar Rp. 46.510.098.000,00 untuk pelaksanaan tugas dan fungsi rutin dalam mendukung manajemen organisasi,” papar Hinsa.

Dalam Raker terbuka tersebut, Hinsa juga menyampaikan kegiatan RKP BSSN tahun 2023 untuk lima kegiatan dialokasikan sebesar Rp. 12.296.385.000,00. Pertama, pengembangan SDM di bidang keamanan siber K/L dan pemerintah daerah sebesar Rp. 2.236.574.000,00 dengan target output 225 orang untuk pengelola keamanan siber dan sandi, serta pengelola tim tanggap insiden siber.

Kedua, peningkatan kompetensi SDM dalam pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) K/L dan pemerintah daerah Rp. 1.067.750.000,00 dengan output 100 orang SDM tersertifikasi.

Ketiga, anggaran kerja sama regional dan bilateral bidang keamanan siber sebesar Rp. 1.591.051.000,00. Keempat, anggaran pembentukan tim tanggap insiden siber pada sektor pemerintah pusat yang teregistrasi sebesar Rp. 4.894.770.000,00 output 31 instansi.

Kelima, pembentukan tim tanggap insiden siber pada sektor pemerintah daerah yang teregistrasi dengan anggaran sebesar Rp. 2.506.330.000,00.

“BSSN juga akan melaksanakan kegiatan prioritas pada 2023 dengan anggaran sebesar Rp. 204.928.225.000,00,” ungkap Hinsa.

Anggaran tersebut, sambungnya, dialokasikan untuk sejumlah kegiatan antara lain perumusan regulasi keamanan siber dan sandi Rp. 12.583.490.000,00 penyelenggaraan operasi keamanan siber dan sandi Rp. 128.505.008.000,00 peningkatan kapasitas stakeholder di bidang keamanan siber dan sandi yang meliputi pemerintahan dan sektor infrastruktur informasi vital sebesar Rp. 17.647.791.000,00 dan pengembangan SDM di bidang keamanan siber dan sandi sebesar Rp. 46.191.930.000,00.

“Walau hanya terpenuhi 14 persen dari rencana kebutuhan anggaran BSSN tahun 2023 sebagaimana disebutkan dalam dokumen Rencana Strategis sebesar Rp 4.528.174.619.000,00 kami tetap mengoptimalkan dukungan anggaran yang disetujui tersebut,” pungkas Hinsa.