MAKASSAR, INIKATA.co.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) bersinergi membangun kesiapsiagaan dalam menghadapi serangan siber.

Itu terlihat pada kegiatan perpanjangan penandatanganan perjanjian kerjasama tentang pemanfaatan tanda tangan elektronik dan literasi keamanan informasi, yang dirangkaikan dengan launching aplikasi pusat informasi layanan aduan siber dan persandian pemprov sulsel di Hotel Gammara, Makassar, Selasa (07/03/2023).

Aplikasi pusat informasi layanan aduan siber dan persandian Pemprov Sulsel yang baru saja diresmikan ini, merupakan usaha Pemerintah Pemprov Sulsel yang disupport oleh BSSN dalam mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta peningkatan pelayanan publik yang berkualitas, melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang sering disebut SPBE atau Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik.

Penerapan SPBE semakain massive pada masing-masing instansi dimulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah sampai unit terkecil di sebuah wilayah yang bertujuan mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang efektif dan transparan sehingga pelayanan publik dapat berjalan secara optimal.

Namun hal tersebut membuka celah kerawanan dan potensi ancaman terhadap keamanan informasi yang tidak hanya dari segi kerahasiannya juga dari segi keutuhan, keaslian, ketersediaan dan anti penyangkalannya.

Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman mengatakan, hadirnya program ini merupakan salah satu upaya dalam menjaga sistem keamanan siber di wilayah sulsel.

“Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Bersama BSSN sebagai leading sektor dalam menjaga keamanan informasi dan siber Indonesia khususnya di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan,”tukasnya saat memeberikan sambutan launching aplikasi pusat informasi layanan aduan siber dan persandian pemprov sulsel di Hotel Gammara, Makassar, Selasa (07/03/2023)

ia membeberkan, pemprov Sulsel bersama BSSN telah melakukan berbagai langkah strategis untuk mewujudkan keamanan siber nasional, di antaranya melalui kegiatan literasi budaya keamanan siber.

“Penguatan terhadap penjaminan keamanan informasi milik Pemerintah Daerah, yang dilakukan melalui layanan aduan siber dan sandi, serta implementasi sertifikat elektronik yang terintegrasi dengan sistem layanan publik pada lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan” sebutnya.

P.lt Deputi III BSSN, Hasto Prastowo memberikan apresiasi kepada pemprov Sulsel telah bertindak sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat, telah mengkoordinasikan dan mengajak seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Selatan untuk pelaksanaan PKS Pemanfaatan Elektronik.

“Apresiasi kami ucapkan kepada jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan khususnya Dinas Komunikasi, Informatika, Statistika dan Persandian. Sejak tahun 2019 dan kini kembali lagi di tahun 2023, bertindak sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat,” pungkasnya. (**)