Yogyakarta, BSSN.go.id – Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menyoroti pentingnya ketahanan siber dalam menjaga kelancaran dan keamanan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) “Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Wilayah Jawa” yang berlangsung di Yogyakarta, pada Rabu (21/8/2024).
Rakor tersebut dipimpin oleh Marsekal TNI (Purn) Dr. (H.C.) Hadi Tjahjanto, S.I.P., Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, yang menyampaikan bahwa sinergi antar Kementerian/Lembaga (K/L) sangat krusial dalam menjaga stabilitas politik, hukum, dan keamanan selama tahapan Pilkada.
“Stabilitas politik dan keamanan adalah kunci dalam mengawal pelaksanaan Pilkada 2024, dan hal ini memerlukan kolaborasi erat dari seluruh sektor, baik di tingkat pusat maupun daerah,” ujar Menkopolhukam.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala BSSN memaparkan langkah-langkah strategis yang diambil oleh BSSN untuk mengamankan Pilkada Serentak 2024.
“Serangan siber bisa terjadi kapan saja, oleh karena itu BSSN mengambil peran aktif dalam pengamanan Pilkada 2024 sesuai dengan tugas dan fungsi kami di bidang keamanan siber,” ungkapnya.
Salah satu inisiatif utama yang disoroti adalah pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Operasi Pengamanan Siber dan Sandi Pemilihan Kepala Daerah, yang bertugas menjaga keamanan siber di seluruh wilayah Indonesia selama penyelenggaraan Pilkada. Satgas ini terbagi dalam empat unit, yaitu Satgas Pengamanan Siber, Satgas Pengendalian Informasi, Satgas Sandi, dan Satgas Komunikasi Publik. BSSN akan menugaskan tim Satgas di setiap provinsi untuk meningkatkan kesiagaan dan mempercepat koordinasi jika terjadi insiden siber.
“Kami berharap tim di lapangan dapat bekerja sama, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk memastikan bahwa setiap potensi ancaman siber dapat ditangani dengan cepat dan tepat,” lanjut Kepala BSSN.
Dengan kolaborasi erat antara BSSN dan berbagai K/L, Kepala BSSN optimis bahwa integritas dan keamanan proses Pilkada 2024 akan terjaga.
“BSSN berkomitmen untuk bekerja sama dengan semua pihak yang terkait, agar Pilkada 2024 dapat berlangsung dengan aman, lancar, dan demokratis,” pungkasnya.
Rakor ini dihadiri oleh berbagai pejabat dari K/L Pusat, termasuk Kemenkopolhukam, Kemendagri, Kemenkominfo, Kemensetneg, Setkab, KSP, serta perwakilan dari KPU, Bawaslu, dan DKPP. Selain itu, turut hadir pejabat dari Pemerintah Provinsi dan Daerah, DPRD, TNI, Polri, Kejaksaan Tinggi, Badan Kesbangpol, partai politik, serta tokoh agama dan masyarakat dari wilayah Jawa.