Jakarta, BSSN.go.id — Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian menghadiri Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI dan Sidang Bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Acara ini berlangsung dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia yang berlangsung di Gedung Nusantara, Jakarta pada Jumat (16/8/2024).

Dalam sidang yang dihadiri oleh pejabat negara dan anggota legislatif tersebut, Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato kenegaraan yang menyoroti capaian pembangunan Indonesia selama satu dekade terakhir. Dalam pidatonya, Presiden Jokowi memuji pembangunan yang telah dilakukan melalui pendekatan Indonesiasentris, yang memprioritaskan pembangunan dari pinggiran dan daerah terluar.

Presiden Jokowi menjelaskan bahwa selama 10 tahun terakhir, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk membangun infrastruktur yang merata di seluruh Indonesia, termasuk pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, dan bendungan. Selain itu, Presiden juga menyoroti pencapaian dalam menurunkan biaya logistik dan meningkatkan daya saing nasional.

Dalam konteks tantangan global, Presiden Jokowi mengapresiasi ketangguhan Indonesia dalam menghadapi pandemi, perubahan iklim, dan situasi geopolitik yang memanas. Ia juga memuji pertumbuhan ekonomi yang stabil, serta keberhasilan dalam menekan inflasi dan kemiskinan ekstrem.

Presiden juga menggarisbawahi berbagai program perlindungan sosial yang telah memberikan manfaat luas bagi masyarakat, seperti Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Program Keluarga Harapan, dan Kartu Pra Kerja.

Hinsa Siburian, sebagai Kepala BSSN, turut menyaksikan pernyataan Presiden tentang pencapaian-pencapaian tersebut dan kontribusi BSSN dalam menjaga keamanan siber negara sebagai bagian dari infrastruktur nasional yang krusial. Kehadiran Hinsa Siburian di sidang kali ini menunjukkan pentingnya peran keamanan siber dalam mendukung pembangunan dan stabilitas nasional.

Sidang tahunan ini menegaskan komitmen pemerintah dan lembaga legislatif untuk terus mendorong pembangunan yang inklusif dan merata demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.