Jakarta, BSSN.go.id – Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Letjen TNI (Purn) Drs. Nugroho Sulistyo Budi, M.M., M.Han bersama jajaran mengadakan audiensi tentang ketahanan siber nasional dengan Menteri Pertahanan Letjen TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, pada Selasa (11/3/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Kepala BSSN Nugroho mengungkap beberapa perkembangan penting terkait ketahanan siber yang telah dijalankan selama lima tahun terakhir oleh BSSN. Salah satunya adalah pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS).

“Sebagai bagian dari arahan Presiden Prabowo bahwa setiap instansi pemerintah harus punya Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS), kami telah mengimplementasikan pembentukan tim tersebut yang mengacu pada Perpres 82/2022 tentang Pelindungan Infrastruktur Informasi Vital, termasuk sektor pertahanan,” ujar Kepala BSSN Nugroho.

Sampai dengan saat ini, sambung Kepala BSSN Nugroho, telah terbentuk 311 TTIS baik di pemerintah pusat maupun daerah. Selain Sektor Pemerintah, ia beserta jajarannya juga terus mendorong dan mengasistensi pembentukan TTIS untuk Sektor Privat.
“Berdasarkan data registrasi yang kami miliki hingga saat ini telah telah dibentuk sebanyak 173 TTIS pada Sektor Privat,” jelasnya.

Selain itu, Kepala BSSN Nugroho juga menyampaikan bahwa BSSN terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas Tim Tanggap Insiden Siber melalui berbagai kegiatan pelatihan, workshop, asistensi, dan sertifikasi.

“Dalam lima tahun ke depan BSSN akan melakukan upaya percepatan agar semua instansi, baik pusat maupun daerah termasuk Sektor Privat, segera membentuk Tim Tanggap Insiden Siber,” ungkapnya.

Adapun pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber atau dikenal dengan nama Computer Security Incident Response Team (CSIRT) merupakan salah satu rencana kerja prioritas bagi pemerintah pada  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, yang akan diteruskan pada RPJMN 2025-2029.

Dalam pertemuan tersebut, Kepala BSSN Nugroho juga mengungkap upaya lain yang telah dilakukan BSSN untuk mendukung pertahanan siber nasional selama lima tahun terakhir.

“Selama lima tahun ke belakang, BSSN telah melakukan berbagai upaya untuk mendukung pertahanan siber nasional yang berfokus pada people, process, dan technology,” ujarnya.

Pada konteks ini, lanjutnya, setiap tahunnya BSSN menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui sekolah kedinasan Politeknik Siber dan Sandi Negara. Lalu, memberikan pelatihan bidang keamanan siber dan sandi melalui Pusat Pengembangan SDM. Kemudian, memberikan sertifikasi keahlian keamanan siber melalui Lembaga Sertifikasi Profesi SDM Keamanan Siber dan Sandi.
“Adapun jumlah kebutuhan SDM keamanan siber dan sandi di Sektor Pemeritahan sejumlah 18.182 orang. Namun, saat ini baru tersedia 4.730 orang atau sebesar 26%,” jelas Kepala BSSN Nugroho.

Ia juga menyampaikan terkait research and development teknologi keamanan siber dan pengembangan industri pertahanan siber. Salah satunya yaitu kemandirian kriptografi nasional yang dilakukan melalui peningkatan riset, pengembangan, dan inovasi guna mengukung pembangunan nasional.

Turut hadir kegiatan tersebut: Irjen Kemenhan Letjen TNI Rui Fernando Guedes Palmeiras Duarte, Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemenhan Marsdya Yusuf Jauhari, Wakil Kepala BSSN Komjen Pol. A. Rachmad Wibowo, S.I.K., Deputi Bidang Operasi Keamanan Siber dan Sandi Mayjen TNI Dominggus Pakel, Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembagunan Manusia Sulistyo, dan Juru Bicara BSSN Arif Rahman Hakim.