Jakarta, BSSN.go.id – Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Republik Indonesia menggelar workshop bertajuk “Peningkatan Tingkat Kematangan Keamanan Siber” untuk 68 instansi pemerintah pusat, di Jakarta pada 30-31 Oktober 2024.
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya penilaian tingkat kematangan keamanan siber, meningkatkan maturitas keamanan siber pada instansi pemerintah pusat melalui evaluasi hasil penilaian tingkat kematangan tahun 2024, dan meningkatkan kemampuan pengelolaan pada sistem pemerintah berbasis elektronik pada instansi pemerintah pusat.
“Workshop ini juga bertujuan untuk menjalin kerja sama antara Badan Siber dan Sandi Negara dengan multi stakeholder,” ujar Direktur Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Pusat BSSN, Akbar Hutasuhut.
Pengukuran tingkat kematangan keamanan siber, sambungnya, merupakan salah satu bentuk program bersama untuk mengidentifikasi kesenjangan kondisi keamanan siber lingkup organisasi, menilai skala kerawanan dan kemungkinan ancaman siber yang akan terjadi.
Selain itu, juga mengevaluasi tingkat kematangan keamanan siber berdasarkan selera risiko organisasi.
Sehingga, organisasi diharapkan dapat menentukan prioritas area kunci bagi pimpinan untuk mengambil keputusan dalam menjalankan rencana aksi keamanan siber di instansinya masing-masing. Juga, menjadikan keamanan siber tersebut sebagai bagian dari budaya organisasi secara menyeluruh.
“Pelaksanaan keamanan siber akan efektif bila setiap instansi pemerintah mendukung penerapan standar keamanan siber, baik yang berlaku secara nasional maupun internasional,” kata Akbar.
Mengutip kalimat dari pakar kriptografi dari Amerika Bruce Shneier, Akbar menuturkan bahwa keamanan siber adalah sebuah proses yang tidak pernah selesai. Karena itu perlu dipahami bersama, nilai kematangan keamanan siber yang tinggi bukan berarti sistem elektronik yang dikelola menjadi jaminan 100% aman dari serangan siber.
“Itu sekadar menunjukkan instansi memiliki kemampuan memitigasi risiko secara efektif dan efisien. Jadi mampu mengurangi dampak serangan siber seminimal mungkin,” jelas Akbar.
Untuk itu ia berpesan, agar 68 instansi pemerintah pusat yang notabene dari sektor pemerintah pusat, pertahanan, dan penegak hukum dapat mengikuti kegiatan ini sampai dengan selesai. Dengan begitu, sekembalinya dari workshop ini ilmu dan pengetahuan yang diperoleh dapat diterapkan pada instansinya masing-masing.
Workshop tersebut menghadirkan narasumber dari Direktorat Operasi Keamanan Siber BSSN Claudia Dwi Amanda, menyampaikan materi tentang Manajemen Krisis Siber Kontingensi dan Yan Hadynoer, menyampaikan materi tentang Aplikasi Karya Mandiri Cyberchat, Selection, dan Sandi Data.
Acara diakhiri dengan sesi diskusi yang memberikan ruang bagi peserta untuk bertukar pengalaman dalam penerapan keamanan siber di instansinya masing-masing, sekaligus mendorong kolaborasi antar instansi.