Jakarta, BSSN.go.id – Berdasarkan amanat yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 28 tahun 2021 tentang BSSN, BSSN terus mendorong stakeholder agar memiliki kapabilitas dan kesadaran pentingnya keamanan siber dan sandi, termasuk pengelolaan insiden siber.

Atas dasar hal tersebut, BSSN menyelenggarakan Workshop Pengelolaan CSIRT Pemerintah Pusat di Hotel Mercure TB Simatupang, Jakarta Selatan, Kamis (29/02/2024).

Workshop dibuka oleh Direktur Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Pusat BSSN Akbar Hutasuhut. Dalam sambutannya Akbar menyampaikan bahwa implementasi kegiatan pengelolaan insiden siber sejatinya menggunakan pendekatan Whole of Government, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang membutuhkan sinergi dan kolaborasi berbagai pihak, tidak hanya dilakukan oleh BSSN sebagai institusi keamanan siber dan sandi, tetapi juga dukungan dan kerjasama lintas institusi, termasuk sektor pemerintah.

“Oleh karena itu perlu komitmen dan kesungguhan dari setiap pihak untuk meningkatkan keamanan siber. Saya yakin bahwa hasil dari kegiatan ini akan menjadi langkah awal yang kuat dalam memastikan keamanan siber instansi pemerintah pusat,” ungkap Akbar.

Acara itu diikuti oleh  10 K/L yang akan membentuk Computer Security Incident Reponse Team (CSIRT) di tahun 2024 yaitu KPPU, BPH Migas, BPKN, Badan Pangan Nasional, BP2MI, Wantannas, BPKS, LPSK serta BNPP.

Saat acara hadir narasumber yang memberikan materi, diantaranya Ketua GOV-CSIRT Taufik Arianto, Co-Founder and Board of Executive IdCARE.UI juga Kaprodi Jurusan Teknik Komputer Universitas Indonesia Muhammad Salman, Ketua Tim Pengendalian Keamanan Informasi  dan Anggota CSIRT Kementerian Keuangan Didik Wahyu Setiadi serta Manajer Konsultan IT Security dan Co-Founder Blueteam.ID Jakarta Digit Oktavianto.