Jakarta, BSSN.go.id – Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau e-government mengatur upaya menuju tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien yaitu melalui, sesuai dengan amanah Namun, dalam upaya mewujudkan e-government itu tidak lepas dari ancaman serangan siber yang terus terjadi dan meningkat setiap waktu.
Pelaksana Tugas Direktur Operasi Keamanan Siber BSSN Andi Yusuf mengatakan implementasi SPBE tentu dibayangi ancaman serangan siber bahkan jumlah maupun jenisnya cenderung meningkat setiap waktu.
“Berbagai ancaman tersebut misalnya SQL injection, ransomware, web defacement, phising, kebocoran data, dan lain sebagainya,” kata Andi secara daring dalam acara Cyber Threat Intelligence Sharing Meeting di Hotel Westin, Jakarta (19/7/2022).
Andi mengungkapkan kebocoran data seakan menjadi tren baru. Penyerang secara tidak sah mengambil data milik pihak lain lalu menyebarkan atau menjualnya untuk keuntungan finansial, merusak reputasi pemilik data atau bahkan hanya untuk sensasi, mencari nama atau meningkatkan reputasi.
“Dilatarbelakangi berbagai hal tersebut Direktorat Operasi Keamanan Siber BSSN terus berkomitmen meningkatkan wawasan dan pengetahuan sumber daya manusia seluruh pemangku kepentingan keamanan siber dengan pendekatan model aktivitas operasi keamanan siber,” ujar Andi.
Andi menyebut pendekatan tersebut didesain khusus untuk membantu memahami pengelolaan ancaman siber pada saat prior to incident, during the incident, dan post incident, serta mengoptimalkan fungsi reactive dan proactive security.
“Saya berharap seluruh peserta dapat memanfaatkan hasil kegiatan tersebut untuk mendukung penguatan kapabilitas sumber daya keamanan siber institusi masing-masing untuk mencegah dampak lanjutan dari kebocoran data yang bisa saja terjadi,” ujar Andi.
Andi juga menyebut tujuan kegiatan tersebut juga untuk menumbuhkan cyber situational awareness serta memberikan pengetahuan dasar penyusunan rekomendasi peningkatan kapabilitas sumber daya manusia serta kebijakan keamanan siber yang tepat untuk mencegah kebocoran data pada instansi pemerintah.
“Saya berharap kegiatan ini dapat meningkatkan postur kemanan siber organisasi peserta untuk mendukung ekositem digital yang aman, khususnya pada sektor pemerintah,” jelas Andi.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh perwakilan sejumlah instansi pemerintah pusat, antara lain Sekretariat Kabinet, Kantor Staf Presiden, Kemenko Perekonomian, Kemendagri, Kemenkumham, Kemendikbud Ristek, Kemenag, BNN, Badan Pusat Statistik, dan Otoritas Jasa Keuangan.
Kegiatan yang dikemas dalam bentuk sharing meeting dua sesi tersebut dimoderatori oleh Sandiman Muda BSSN Basuki Erwin Setiyadi dan Sandiman Pertama BSSN Oliva Regina dengan pemateri dari BSSN antara lain Analis Tata Kelola Keamanan Siber BSSN Mohammad Heading Nor Ilahi yang membawakan materi “Cyber Threat Intelligence: Understanding The Stealer” dan Sandiman Pertama BSSN Jimmy menyampaikan materi “Analisis Stealer Malware.”
Pada sesi berikutnya Sandiman Muda BSSN Indra Adi Putra menyampaikan materi “Layanan IT Security Assesment BSSN,” Sandiman Pertama BSSN Zegar Pradipta Putra membawakan materi “Upaya BSSN dalam Asistensi Tanggap Insiden Serangan Ransomware,” dan Sandiman Pertama BSSN Miftah Abdul Razaq Putranto menyampaikan materi “Forensics Readiness.”