Jakarta, BSSN.go.id – Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian membuka kegiatan National Cybersecurity Connect (NCC) 2022 yang digelar di Gedung Bidakara Jakarta, Rabu (26/10/2022).
NCC 2022 merupakan ajang diskusi tahunan isu terkini, kebijakan, dan praktik terbaik keamanan siber yang dihadiri oleh praktisi maupun pelaku sektor industri tingkat nasional yang diinsiasi oleh PT Naganaya Indonesia Internasional dan Asosiasi Pengusaha Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional serta didukung oleh ACA Pacific Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut Hinsa menyebut dinamika perubahan lingkungan strategis internasional membawa implikasi positif maupun negatif bagi perkembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di Indonesia.
“Baik langsung maupun tidak, dinamika perubahan lingkungan strategis internasional berimbas pada layanan publik, pertahanan dan keamanan, serta perekonomian nasional,” ungkap Hinsa.
Hinsa menyebut sektor infrastruktur informasi vital (IIV) bersifat interdependen. Sebagai pengguna sistem elektronik yang memanfaatkan TIK, bila satu sektor mengalami gangguan atau kerusakan maka sektor lain yang terhubung akan terdampak.
“Karena sifat interdependensi tersebut, diperlukan rumusan arah kebijakan pengelolaan seluruh sumber daya yang ada guna mewujudkan keamanan siber dalam mempertahankan dan memajukan kepentingan nasional, yakni Strategi Keamanan Siber Nasional (SKSN),” ungkap Hinsa.
Purnawirawan jenderal bintang tiga tersebut menyebut SKSN merupakan suatu strategi keamanan siber tingkat nasional yang disusun sebagai acuan bersama berbagai pemangku kepentingan keamanan siber dalam mengembangkan kebijakan keamanan siber di instansi masing-masing.
“SKSN merupakan bagian dari roadmap keamanan siber indonesia yang lebih implementatif dan bisa dilaksanakan langsung oleh para pemangku kepentingan keamanan siber yaitu penyelenggara negara, pelaku usaha, akademisi, dan komunitas. Roadmap tersebut dibuat untuk kurun waktu 2019 hingga 2045, dan terbagi menjadi tiga periodeisasi,” ujar Peraih Adhi Makayasa dan Tri Sakti Wiratama Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia tahun 1986.
Periode pertama, lanjut Hinsa, yaitu tahun 2019-2025 yang terfokus pada stabilisasi teknologi siber dan sandi nasional berupa penataan organisasi serta pembangunan kapabilitas teknologi keamanan siber di BSSN, penyusunan regulasi dan sistem pengelolaan atau pengembangan ahli-ahli di bidang keamanan siber dan sandi, melaksanakan sertifikasi sumber daya manusia dan perangkat, membangun kesiapan keamanan siber di semua sektor, termasuk Ibu Kota Nusantara, kerja sama antar organisasi, serta meningkatkan kesadaran perilaku dan budaya keamanan siber.
“Pada periode kedua (2026-2035), fokus tertuju pada integrasi teknologi siber dan sandi nasional untuk mendorong regulasi di bidang ekonomi terkait otomasi, organik, dan transformasi siber di perbankan dan transaksi ekonomi. Lalu ekstensifikasi pembangunan smart government, kemudian menjalin kemitraan nasional dan internasional untuk transfer teknologi siber dan sandi, serta memastikan kedaulatan matra siber,” ungkap Hinsa.
Hinsa menyatakan rentang waktu periode ketiga adalah tahun 2036-2045, konsentrasi diutamakan pada kemandirian teknologi siber dan sandi nasional dengan mengidentifikasi dan mengeksplorasi beragam perkembangan dunia siber. Implementasi peta jalan ini diorientasikan untuk melindungi kepentingan nasional dan kedaulatan negara di ranah siber.
“Saya berharap untuk selanjutnya peta jalan tersebut dapat digunakan sebagai acuan bersama bagi bangsa indonesia dalam melakukan berbagai langkah strategis menuju kemandirian dalam teknologi keamanan siber dan sandi secara berkelanjutan dan terarah,” pungkas Hinsa.