Jakarta, BSSN.go.id – Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) RI menyelenggarakan Workshop Pembinaan Tata Kelola Keamanan SPBE. Kegiatan ini dihadiri oleh 24 Kementrian/Lembaga yang dilaksanakan secara daring dan luring dari Hotel Gran Melia, Kuningan, Jakarta Selatan selama 2 hari pada tanggal 21-22 Mei 2024.
Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan indikator keamanan SPBE terutama bagi pengampu aplikasi umum berbagi pakai, pengampu calon aplikasi umum, dan pengelola inisiatif strategis arsitektur SPBE Nasional dan pengampu layanan prioritas.
Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BSSN Sulistyo dalam sambutannya menyampaikan bahwa perkembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik (e-government) telah menjadi fokus utama banyak negara dalam upaya untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keterlibatan masyarakat dalam proses pemerintahan.
Lebih lanjut Sulistyo menambahkan target perkembangan yang menjadi sasaran implementasi SPBE adalah Peningkatan aksesibilitas layanan publik untuk pemerintah agar dapat terus memperluas cakupan layanan publik yang tersedia berbasis perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, Pengembangan aplikasi dan portal pemerintah yang inovatif dan mudah digunakan untuk memberikan akses yang lebih baik kepada warga masyarakat untuk melakukan berbagai transaksi dan mendapatkan informasi.
Kemudian untuk penguatan keamanan data untuk melindungi informasi sensitif data dan privasi warga masyarakat negara yang disimpan dalam sistem pemerintahan dan peningkatan integrasi sistem elektronik pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan integrasi antara berbagai kementerian dan lembaga.
Disamping itu untuk mengurangi duplikasi data, dan meningkatkan koordinasi, peningkatan keterlibatan publik dalam mengawasi kinerja pemerintah sebagai mekanisme umpan balik untuk mendengarkan dan menanggapi kebutuhan dan aspirasi masyarakat, Penggunaan teknologi baru sebagai wujud adaptabilitas pemerintah terhadap perkembangan teknologi informasi termasuk teknologi baru seperti kecerdasan buatan (AI), analitik data, dan blockchain untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan pemerintah.
SPBE dapat juga untuk peningkatan literasi digital, di kalangan masyarakat agar mereka dapat memanfaatkan layanan pemerintah berbasis elektronik dengan lebih baik.
“Kolaborasi antar lembaga pemerintah juga diperlukan dengan saling berbagi informasi dan praktik terbaik, kita dapat membangun kekuatan kolektif dalam menghadapi ancaman siber yang semakin kompleks dan canggih,“ ungkap Sulistyo.
Acara dilanjutkan dengan penyampaian paparan dari beberapa narasumber terkait, peserta yang hadir antusias menanggapi berbagai isu sebagai bentuk dukungan dan komitmen untuk segera melaksanakan SPBE di Indonesia dengan jaminan keamanan yang handal.