Depok, BSSN.go.id – Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) berkomitmen mengembangkan kapabilitas SDM keamanan siber Indonesia. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (Pusbang SDM) BSSN berkolaborasi dengan Kedutaan Belanda mengembangkan kapasitas SDM keamanan siber BSSN melalui program beasiswa dan pelatihan.
Analis Kepegawaian Madya Pusbang SDM BSSN Agus Banudi Suyo secara simbolis menerima paket beasiswa tersebut dari Wakil Kepala Departemen Politik Kedutaan Besar Kerajaan Belanda Mark Hengstman dalam acara pembukaan pelatihan “Perumusan Kebijakan Keamanan Siber Berbasis Bukti“ yang digelar di komplek Pusbang SDM BSSN Depok, Jawa barat, Senin (7/11/2022).
Agus Banudi Suyo menyebut jumlah pengguna Internet Indonesia yang lebih dari 200 juta membuat Indonesia menghadapi tantangan kritis dalam mengatasi serangan siber.
“Indonesia merupakan negara pengguna internet dengan pertumbuhan tercepat keempat di dunia. Hal tersebut menciptakan peluang sekaligus ancaman yang signifikan di dunia digital. Indonesia mencatat sekitar 420 juta serangan siber pada tahun 2020 dan terus meningkat secara intensif pada 2 tahun terakhir,” ungkap Agus Banudi Suyo.
Agus Banudi Suyo menyebut dibutuhkan perumusan kebijakan strategis yang komprehensif menyikapi perkembangan teknologi siber tersebut. SDM BSSN perlu diperkuat untuk mendalami analisa kebijakan keamanan siber berbasis bukti.
“Kita akan belajar berdasarkan pengalaman Belanda, disesuaikan dengan situasi Indonesia,” ungkap Agus Banudi Suyo dalam sambutan pembukaan pelatihan.
Manajer Program the Center of International Legal Cooperation (CILC) Emily van Rheneen menyatakan pelatihan akan berlangsung dua tahap. Pelatihan pertama secara luring akan dilaksanakan sampai tanggal 10 November 2022, untuk membahas teori dan pengalaman Belanda di bidang perumusan kebijakan keamanan siber.
“Kegiatan akan dilanjutkan dengan pelatihan online di bulan Desember 2022 membahas penerapan teori dalam kegiatan kerja peserta,” ujar Emily van Rheenen.
Koordinator Beasiswa Nuffic Neso Indonesia Indy Hardono menyebut pelatihan tersebut telah disiapkan selama beberapa waktu, dirancang khusus sesuai kebutuhan BSSN. Indy Hardono juga menyebut ilmu dan keterampilan yang diberikan bisa memberikan hasil yang kongkrit sesuai dengan bidang kerja BSSN, dan diharapkan bisa disebarluaskan kepada kolega peserta.
“Penanganan kejahatan siber membutuhkan kerja sama internasional.Tidak hanya dengan pemerintah, kami juga bekerja sama dengan sektor swasta dan universitas,” ungkap Indy Hardono.
CILC merupakan konsultan hukum yang didirikan pada tahun 1985 di Den Haag, Belanda atas prakarsa Pemerintah Belanda untuk melaksanakan program multi-tahunan untuk kerjasama peradilan dengan Indonesia. Lembaga ini kemudian aktif di berbagai negara dengan fokus layanan pengembangan berbagai sistem hukum.
Peserta pelatihan yang berjumlah 18 orang merupakan SDM BSSN dengan jabatan fungsional dan ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan studi dan analisis kebijakan keamanan siber.