Jakarta, BSSN.go.id – Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menyelenggarakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Identifikasi Infrastruktur Informasi Vital Sektor Administrasi Pemerintahan, di Hotel Aston Priority Simatupang Jakarta pada Selasa (5/3/2024).
Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BSSN Sulistyo dalam sambutannya menggarisbawahi bahwa sangat penting bagi suatu organisasi untuk memiliki infrastruktur yang aman dan handal.
“Tanpa infrastruktur yang aman dan handal, suatu organisasi bisa mengalami banyak masalah yang dapat menurunkan produktivitas organisasi dan bahkan bisa menyebabkan kerugian yang signifikan. Tidak hanya berdampak pada internal organisasi namun juga berdampak hingga skala nasional. Gambaran infrastruktur seperti itulah bisa kita sebut juga sebagai Infrastruktur Informasi Vital,” ujar Sulistyo.
Lebih lanjut Sulistyo menjelaskan, dengan Perpres Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pelindungan Infrastruktur Informasi Vital, telah menetapkan 8 (delapan) sektor IIV yang meliputi sektor administrasi pemerintahan, sektor energi dan sumber daya mineral, sektor transportasi, sektor keuangan, sektor kesehatan, sektor teknologi informasi dan komunikasi, sektor pangan, dan sektor pertahanan.
BSSN sebagai koordinator pelindungan infrastruktur informasi vital, harus bekerja sama dan bersinergi dengan Kementerian/Lembaga pengampu sektor IIV serta seluruh elemen Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) lingkup publik dan lingkup privat. Seperti pernyataan Kepala BSSN “Bahwa sebenarnya bagaimana kita mengamankan ruang siber tidak bisa hanya satu instansi, tidak bisa hanya BSSN, ini harus semuanya dan bersifat semesta”.
Kegiatan FGD dimaksudkan untuk menindaklanjuti dalam penyelenggaraan pelindungan IIV dan menjadi konsen bersama untuk lebih peduli dengan layanan vital pada sektor administrasi pemerintahan khususnya dan semua sektor umumnya.
FGD ini dibagi menjadi 2 sesi, pada sesi pertama mengangkat tema Urgensi dan Komparasi Pelaksanaan Pelindungan Infrastruktur Informasi Vital dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan menghadirkan narasumber Direktur Kebijakan Tata Kelola Keamanan Siber dan Sandi BSSN Nunil Pantjawati dan Sandiman Utama Maria Widyaningsih.
Sedangkan pada sesi kedua menghadirkan narasumber pakar bidang keamanan informasi, Fetri Miftach. FGD kali ini dimoderatori oleh Sandiman Muda Jeni Rahman.
Hadir pada FGD ini kurang lebih 90-an peserta yang berasal dari instansi pemerintah pusat dan daerah yang memegang peran pada pelayanan berbasis elektronik.